GOOD GOVERNANCE :

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Warga, USAID-KOLABORASI Selenggarakan 'Citizen Voice & Action' di Kampung Skouw Mabo

Wilson Sembay, Marlinda Manufandu | Rabu, 12/03/2024

TEMAWONEWS.COM  | USAID-KOLABORASI bersama Wahana Visi Indonesia (WVI), INFID , dan Kitong Bisa Foundation menyelenggarakan Citizen Voice & Action pada Rabu (13/03/24) pkl. 09.00 - 17.00 WIT di Balai Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. Dihadiri oleh aparat pemerintah Kampung Skouw Mabo, Bamuskam, dan warga kampung Skouw Mabo.

Peserta dibagi kedalam dua kelompok yakni kelompok pemerintah dan kelompok masyarakat guna mendiskusikan isu-isu sosial kemasyarakatan di Kampung Skouw Mabo yang perlu didorong agar lebih diseriusi lagi oleh pihak pemerintah di atas baik Pemerintah Distrik Muara Tami, Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua

Suara dan Aksi Warga (CVA) yang diinisiasi oleh Kitong Bisa Foundation (KBF) ini menghasilkan dua rekomendasi utama di bidang pendidikan dan kesehatan yakni : (1) pembangunan dan renovasi pos PAUD dan (2) pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kampung Skouw Mabo

Citizen Voice & Action atau Suara & Aksi Warga adalah sebuah instrumen dasar yang digunakan oleh USAID-KOLABORASI melalui Kitong Bisa Foundation (KBF) guna mendorong eksekusi prinsip akuntabilitas sosial baik di sisi pemerintah sebagai pelaksana pembangunan maupun di sisi masyarakat sebagai penerima manfaat dari implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua

USAID-KOLABORASI adalah sebuah proyek pengembangan kapasitas yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan oleh konsorsium yang terdiri dari Wahana Visi Indonesia (WVI), INFID, dan Kitong Bisa Foundation (KBF).

Melansir laman usaid.gov, meskipun Papua mendapatkan transfer dana yang besar termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat namun Papua terus menempati peringkat kedua terendah atau terendah di antara provinsi-provinsi di Indonesia untuk semua indikator pembangunan, termasuk efektivitas dan akuntabilitas pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang belum kuat dan rendahnya partisipasi warga, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam tata kelola pemerintahan tetap menjadi tantangan, karenanya Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Papua.

Sejalan dengan itu, Project Kolaborasi dicetuskan dengan 2 tujuan utama yakni : 1) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat (Orang Asli Papua-OAP) dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus melalui peningkatan transparansi dan daya tanggap dalam mengelola sumber daya, perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi, (2) meningkatkan kapasitas masyarakat kampung dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus(*)

Editor : Klemens Membilong*)